RPJM-Desa

 

PERATURAN DESA LEYANGAN

Nomor   : 02 Tahun 2019

 

Tentang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM DESA)

TAHUN 2019 – 2025

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN KECAMATAN GROBOGAN

DESA LEYANGAN

 

KATA PENGANTAR

 

 

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulilah atas Rahmat dan Hidayat dari Allah SWT, akhirnya dokumen “ RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

LEYANGAN TAHUN 2020 – 2025“ dapat terselesaikan dengan baik sebagai amanah Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penyusunan ini tentunya melibatkan semua komponen masyarakat sebagai aspek partisipatit, demokratis dan pemberdayaan mejadi dasar yang kami utamakan.

Dokumen RPJMDes yang telah disusun ini sebagai dasar program kerja Kepala Desa selama periode tahun 2019 – 2025 dan ini merupakan pengejahwantahan dari Visi dan Misi Kepala Desa dan juga sebagai tindak lanjut dari berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam menyampaikan permasalahan, potensi maupun kebutuhan – kebutuhan pembangunan di lingkungannya dalam upaya perbaikan tingkat kehidupan dan ekonomi masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat selama ini telah banyak diupayakan melalui berbagai pembangunan sektoral maupun regional. Namun karena dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan terutama untuk penanggulangan kemiskinan dipandang masih belum optimal. Untuk itu melalui penyusunan RPJM Desa diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dalam rangka menjaga harmonisasi pelaksanaan berbagai program berbasis pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam kerangka kebijakan maka disusun Pedoman dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tujuan dari pedoman dasar ini adalah sebagai sumber referensi kerangka kebijakan dan acuan umum pelaksanaan program bagi para pengambil keputusan pada berbagai tingkat pemerintahan, pelaksana di tingkat lapangan, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan dimasyarakat.

 

RPJM Desa Tahun 2019 – 2025 Desa Leyangan secara garis besar berisi tentang latar belakang, tujuan dan landasan penyelenggaraan, visi misi, strategi pembangunan, arah kebijakan keuangan, arah kebijakan umum, program pembangunan serta pengembangan indikator yang diperlukan. Penjelasan masing-masing aspek penyelenggaraan tersebut dalam pedoman ini merupakan koridor kebijakan yang perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai pedoman pelaksanaan dan teknis operasional yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Penyusunan RPJM Desa Tahun 2019 – 2025 Desa Leyangan ini melibatkan berbagai pihak dan lembaga terkait. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan RPJM Desa ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Partisipasi dan kerjasama yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus berlanjut dan berkembang pada berbagai pihak yang selama ini belum terlibat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi semua rencana dan upaya kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pembagunan baik secara fisik maupun non fisik agar lebih transparan, terarah dan tepat sasaran sehingga harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud

 

 

Leyangan, 27 Juni 2019

Tim Penyusun RPJM Desa

 

 

 

 

DARYONO

 

SISTEMATIKA

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA

Leyangan tahun 2019 – 2025

        Kata Pengantar  i

SISTEMATIKA RPJMDes………………………………………………………………………………… ..  1

BAB I  .  PENDAHULUAN………………………………………………………………………. 3

  1. Latar Belakang…………………………………………………………………… 3
  2. Maksud dan Tujuan……………………………………………………………. 5
  3. Landasan Hukum………………………………………………………………. 6
  4. Perencanaan Pembangunan…………………………………………….. 9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA………………………………………….. 12

  1. Kondisi Umum Desa………………………………………………………….. 12
    1. Sejarah Desa…………………………………………………………………. 13
    2. Demografi…………………………………………………………………….. . 18
    3. Keadaan Sosial………………………………………………………… 22
    4. Keadaan Ekonomi…………………………………………………….. 24
    5. Prasarana dan Sarana Desa………………………………………. 25
  2. Kondisi Pemerintahan Desa
    1. Pembagian wilayah Desa…………………………………………… 26
    2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa………………………. 26
    3. Organisasi Lembaga kemasyarakatan Desa………………… 30
  3. Potensi dan Masalah…………………………………………………….. 35
    1. Potensi……………………………………………………………………. 35
    2. Masalah…………………………………………………………………. 38

 

 

BAB III VISI dan MISI………………………………………………………………………. …… 42

  1. Visi dan Misi………………………………………………………………… …. 42…….
    1. Visi…………………………………………………………………………. …… 42
    2. Misi………………………………………………………………………… …… 42

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN…………………………………………………….. … 46

  1. Strategi Internal…………………………………………………….. …… 46
  2. Strategi Eksternal………………………………………………….. 47

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA.. ………………………………………. 49

  1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa…………………………. 49
  2. Arah Kebijakan Keuangan Desa……………………………….. 52

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA…………………………………. . 53

  1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa……………… 53
  2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa……………………. 54
  3. Bidang Pembinaan Masyarakat…………………………………… 54
  4. Bidang Kesejahteraan Masyarak……………………………… 56

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA…………………………………… 57

BAB VIII PENUTUP……………………………………………………………………….. 60

LAMPIRAN

Matriks RPJMDes

 

 

 

 

BAB I PENDAHULUAN

 

A.   Latar Belakang

 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah aspirasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan di desa. Sehingga ketika patisipasi masyarakat itu muncul maka akan melahirkan perasaan ikut merasa memiliki terhadap pembangunan didesanya. Selanjutnya masyarakat akan “ ikut bertanggung jawab terhadap hasil-hasil pembangunan tersebut untuk selalu menjaga, merawat, memelihara dan melestarikannya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 telah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Lebih lanjut dijabarkan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenanganannya.

Di dalam sudut pandang politik, Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantipasi, diantaranya keterbatasan sumberdaya manusia yang baik dan professional, keterbatasan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal), belum tersusun lembaga sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangun sistem dan regulasi yang

 

jelas dan tegas, dan masih kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM Desa sangat penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa 6 tahun ke depan. RPJM Desa memberikan gambaran yang konkrit tentang program  – program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun. Dengan demikian konsep penganggaran secara partisipatif yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi, dapat diartikan sebagai pembangunan demokrasi dengan mengacu pada prinsip Good Governance (GG) yang mendorong adanya transparansi, partisipasi dan tentu saja akuntabilitas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, rencana pelaksanaan pembangunan, rencana pembinaan kemasyarakatan, dan rencana pemberdayaan masyarakat Desa yang didasarkan pada hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan mengacu pada RPJM Desa Kabupaten Grobogan. Proses penyusunan RPJM Desa ini dimulai dari tahap Pengkajian Keadaan Desa (PKD) yang melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Selain itu, RPJM Desa ini disusun dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, dimana proses penyusunannya dimulai dari musyawarah di tingkat dusun dan kelompok yang difasilitasi oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Sehingga diharapkan RPJM Desa ini telah mencerminkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan.

Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

 

 

 

 

 

B.   Maksud dan Tujuan

 

  • Maksud

Dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan pegangan atau pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan dalam jangka menengah, yakni selama 6 (enam) tahun. Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai visi, misi dan program strategis yang akan dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa selama masa jabatannya.

RPJM Desa, Desa Leyangan Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan 2020 – 2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. RPJM Desa diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan secara spesifik di Desa Leyangan. Dengan adanya RPJM Desa, diharapkan dapat terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan (stakeholders) antar pelaku, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun dengan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi.

 

Ø  Tujuan

Tujuan Penyusunan RPJM Desa adalah :

 

  1. Menyediakan dokumen strategis Desa mulai dari perumusan visi, misi, program strategis, strategi dan rencana tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan Desa, Masyarakat luas maupun berbagai pelaku pembangunan yang lain melalui kerjasama secara
  2. Memberikan pegangan dan indikator kinerja Pemerintah Desa Leyangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa.
  3. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui serangkaian
  4. Meyediakan dokumen usulan program strategis dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah
  5. Sebagai masukan bagi dinas instansi pemerintah dan berbagai pelaku pembangunan lain dalam rangka membangun kemitraan maupun investasi di

 

C.   Landasan Hukum

 

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan RPJM Desa Jatilor Tahun 2019-2025 adalah sebagai berikut :

 

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 

  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

 

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

 

  1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7);

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);

 

  1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 3).

 

 

 

 

D.   PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

 

  1. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat
  2. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan
  3. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan
  4. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat
  5. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat
  6. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

 

  1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)
  2. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu)
  3. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan
  4. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban
  5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
  6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan
  7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat
  8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi
  9. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

 

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

  1. Kondisi Umum Desa

Desa Leyangan menurut data dari Statistik hasil Pemetaan tahun 2009 dengan alat ukur GPS berada pada LONG  110,89806 º E ( Bujur Timur/ BT ) dan RAT 07.13255º S (Lintang Selatan/ LS  ) ,dengan  batas- batas desa sebagai berikut :

  • Sebelah Utara          : Desa Pengkol.
  • Sebelah Timur : Desa Pengkol.
  • Sebelah Selatan : Desa Karangwader.
  • Sebelah Barat : Desa Watupawon.

Luas wilayah Desa Leyangan seluas  206,510 Ha, yang terdiri dari :

  1. Sawah : 154,57 ha.
  2. Tanah bukan sawah : 51,940 ha.
    • Pekarangan : 46,630 ha.
    • Lainnya : 5,310 ha.

Gambar. 2.2

Luas wilayah dalam grafik

74,8%
22,5%
 
2,7%
Tanah Sawah
Pekarangan/ Bangunan
Lain- Lain

Berdasarkan topografi, Desa Leyangan memiliki karateristik wilayah yang beraneka ragam antara lain terletak pada ketinggian dari permukaan laut antara 40 m dpl. Sedangkan keadaan hidrologi di Desa Leyangan terdapat satu sungai kecil yaitu sungai leyangan yang melewati membelah antara Dusun Leyangan dan dusun Pedak.

Jenis iklim yang ada di Desa Leyangan adalah Iklim Tropis dengan suhu rata- rata 27 º C, sedangkan suhu maksimum bisa mencapai 37 ºC. sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia  mempunyai dua musim yaitu kemarau dan penghujan, hal tersebut  mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Leyangan Kecamatan Penawangan.

.

1.        Sejarah Desa

  • Sejarah Desa

Pada jaman dahulu Desa Leyangan berupa hutan belantara, suatu ketika datang tiga orang yang terdiri dari tiga orang laki- laki.Yang mana mereka merupakan Ki Ageng Gembiring, Gagak Handoko dan Ki Ageng Tlogo.Ketiga orang tersebut datang dari arah selatan yang kemungkinan besar dari Surakarta.Dimungkinkan prajurit yang melarikan diri tersebut agar tidak diketahui oleh pihak keraton mereka bertiga menyamar dan menyembunyikan nama sebenarnya.Pada suatu hari yang cerah terjadilah pertengkaran yang hebat antara Gagak Handoko dan Ki Ageng Tlogo, akhirnya Ki Ageng Tlogo mengalah dan pergi ke utara dan Kiageng Gembiring melanjutkan perjalanannya sehingga yang menempati hanyalah Gagak Handoko.Setelah bertengkar Gagak Handoko merasa haus dan dia menancapkan tongkatnya di tanah sebelah barat Asam Kembar kemudian dicabut dan mengeluarkan air yang kemudian menjadi Sendang yang sekarang dinamakan Sendang Rejo.

Karena waktu itu Gagak Handoko malas – malasan / ngeret dibawah Asem Kembar maka Ki Ageng Gembiring sebelum meninggalkan / melanjutkan perjalanan berpesan pada Gagak Handoko Nantinya kalau ada rejo – rejone jaman saya beri nama Dusun Leyangan.

Gagak Handoko akhirnya menetaplah di Desa Leyangan dan mendapat seorang perempuan yang berasal dari sebelah timur Desa Leyangan karena Gagak Handoko mengambil istri mepet dan Dekat maka dusun sebelah timur Leyangan di namakan Pedak  ( Mepet ben Cedak ).

Desa Leyangan terdiri dari dua Dusun :

  1. Dusun Leyangan
  2. Dusun Pedak

 

 

Tahun Kejadian Baik Kejadian Buruk
1942   Bangsa Indonesia termasuk Desa Leyangan dikuasai oleh Jepang rakyat menderita dan banyak pageblug

 

1948 Penggabungan desa/ belengketan desa dan Pemilihan Lurah Desa Leyangan Pertama terpilih Bp. Suro Saidin  
1955 Terselenggara Pemilu pertama kali dengan banyak kontestan dan 3 kontestan  suara terbanyak di Desa Leyangan :

1.    PNI

2.    PKI

3.    NU

 
1961 Pemilihan Lurah Desa Leyangan Kedua terpilih Bp. Sujimat Cjokro Diharjo  
1963   Gagal panen karena hama tikus
1965   Terjadi G 30 S PKI, dan banyak warga Leyangan yang di penjarakan

 

1966 Pendirian mushola- mushola  
1967 · Bantuan bulgur

· Pemilu pertama  era ORBA

Dengan peserta urutan suara terbanyak sbb :

·         Golkar

·         PDI

·         PPP

 
1971 Program KB masuk desa  
1976 Pembangunan SD Inpres  
1981 Pemilihan Lurah Desa Leyangan yang terpilih Bp. Purwadi  
1982 Pemilu kedua  era ORBA

Dengan peserta urutan suara terbanyak sbb :

·                     Golkar

·                     PDI

·                     PPP

 
1987 Pemilu ke tiga era ORBA

Dengan peserta urutan suara terbanyak sbb :

·                     Golkar

·                     PDI

·                     PPP

 
1989 Pemilhan Lurah Desa dan terpilih Bp Purwadi  
1992 Pemilu ke empat era ORBA

Dengan peserta urutan suara terbanyak sbb :

·                     Golkar

·                     PDI

·                     PPP

 

 
1997 Pemilu, ke lima era ORBA

Dengan peserta urutan suara terbanyak sbb :

·                     Golkar

·                     PDI

·                     PPP

 

Krisis moneter bahan pangan mahal, banyak pengangguran di desa karena yang boro kerja di Jakarta tidak mendapatkan pekerjaan.
1998 ·            Raskin pertama kali

·            Pilkades terpilih Ibu Sugiarti untuk masa Jabatan 1999 – 2007 menjadi Kades dengan diikuti 2 calon kades :

1.      Sugiarti

2.      Purwadi

 

 
1999 Pemilu pertama era Reformasi dengan dikuti oleh 48 Kontestan dengan perolehan suara terbanyak di Desa Leyangan sbb :

·                     PDIP

·                     Golkar

·                     PKB

 
2004 ·            Pemilu kedua era reformasi  dengan dikuti oleh 24 Kontestan dengan perolehan suara terbanyak di Desa Leyangan sbb :

·                     PDIP

·                     Golkar

·                     Demokrat

·            Diselenggarakan Pemilu Presiden dan Wapres pertama kali dan untuk Nasional terpilih Bp. Susilo Bambang Yudoyono dan Bp Yusuf Kala

 

 
2006 Pilkadasung pertama Kabupaten Grobogan terpilih Bp. Bambang Pujiyono sebagai Bupati dan Bp. Icek Baskoro sebagai wakil Bupati Grobogan  
2007 Pemilihan Lurah Desa Leyangan yang terpilih Bp. Agus Sulistiyo  
2008 Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng secara langsung pertama kalinya terpilih Bp Bibit Waluyo dan Ibu Rustriningsih  
2009 ·            Pemilu era reformasi kedua  dengan dikuti oleh 44 Kontestan dengan perolehan suara terbanyak di Desa Leyangan sbb :

·                     Demokrat

·                     PDIP

·                     Golkar

·            Diselenggarakan Pemilu Presiden dan Wapres kedua kalinya dan untuk Nasional terpilih Bp. Susilo Bambang Yudoyono dan Bp Budiyono

 

 
2010 Berlangsungnya sensus Penduduk  
2011 Pilkadasung Kabupaten Grobogan terpilih Bp. Bambang Pujiyono sebagai Bupati dan Bp. Icek Baskoro sebagai wakil Bupati Grobogan  
2012    
2013 ·        Pemilihan Kepala Desa Leyangan yang terpilih Bp. Agus Sulistiyo Untuk Kedua Kalinya

·        Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng secara langsung dan yang terpilih Bp Ganjar Pranowo dan Bp Heru Sudjtamoko

 
2014 ·            Pemilu di ikuti oleh 15 Kontestan dengan perolehan suara terbanyak di Desa Leyangan sbb :

·                     PDIP

·                     Demokrat

·                     Golkar

·            Diselenggarakan Pemilu Presiden dan Wapres Kertiga Kalinya untuk Nasional terpilih Bp. Joko Widodo dan Bp Jusuf Kalla dengan perolehan suara 53,15 %

 

 
2015    
2016 Pilkadasung Kabupaten Grobogan terpilih Ibu Sri Sumarni sebagai Bupati dan Bp. Edy Maryono sebagai wakil Bupati Grobogan  
2017    
2018 ·        Terjadi Pilkada Serentak Seluruh Indonesia diantaranya Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng secara langsung dan yang terpilih Bp Ganjar Pranowo dan Bp Taj Yasin Maimoen

·        Pemilihan Kepala Desa Leyangan yang terpilih Bp. Jatmiko

 
2019 ·            Pemilu di ikuti oleh 20 Kontestan dengan perolehan suara terbanyak di Desa Leyangan sbb :

·                     PDIP

·                     Golkar

·                     Gerindra

·            Diselenggarakan Pemilu Presiden dan Wapres Bersamaan dengan Pemilihan legislatif untuk pertama kalinya dan yang terpilih Bp. Joko Widodo dan Bp Ma’ruf Amin dengan perolehan suara 55,50 %

 

 

 

 

2.        Demografi

Desa Leyangan terdiri dari 2 Dusun dengan jumlah penduduk sebesar 2837 jiwa merupakan salah satu Desa dari 20 Desa di Kecamatan Penawangan. Batas Wilayah Desa Leyangan Kecamatan Penawangan sebagai berikut :

1.      Sebelah Utara            : berbatasan dengan Desa Pengkol

  1. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Pengkol
  2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Karangwader
  3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Watupawon

 

Jarak tempuh ke Ibu Kota Propinsi                         :   75 Km

 

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten                     :    15 Km

 

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan                    :    10 Km

 

Jumlah penduduk Desa Leyangan pada tahun 2019 mencapai 2837 jiwa terdiri dari Laki-Laki 1415 jiwa dan Perempuan 1422 jiwa dengan 977 KK. Adapun rincian tersebut sebagai berikut:

a.     Jumlah Penduduk menurut golongan umur

Data ini bermanfaat untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dan mengetahui jumlah angkatan kerja yang ada. Data penduduk menurut golongan umur di Desa Leyangan dapat dilihat pada Tabel berikut dibawah ini :

 

 

Golongan Umur

 

Jumlah

 

Keterangan

 0 Bln – 14 Thn 671  
15 Bln – 64 Thn 1962  
65 Tahun keatas 204  
Jumlah 2837  

Sumber Data : Data Simakdes Tahun 2019

 

b.     Jumlah Penduduk menurut Agama

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Desa Leyangan mayoritas beragama Islam, dengan rincian data sebagai berikut :

 

·           Islam                     : 2827 Orang
·           Kristen                  : 10 Orang
·           Katolik                  : Orang
·           Hindu                    : Orang
  • Budha :         – Orang

 

 

c.      Jumlah Penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan berpengaruh pada kualitas sumberdaya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih mudah karena jarak tempat pendidikan baik tingkat SD sampai SMA dekat dengan pemukiman warga, akan tetapi kalau dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam membangun kesadaran masyarakat akan   arti    pentingya    pendidikan.    Data    penduduk    menurut    tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel berikut :

No Tingkat Pendidikan Jumlah Penduduk Ket
1 Tidak/Belum Sekolah 570  
2 Belum Tamat SD/Sederajat 241  
3 Tamat SD/Sederajat 1.193  
4 SLTP/Sederajat 534  
5 SLTA/Sederajat 269  
6 Diploma I/II            5  
7 Diploma III      6  
8 Strata I     19  
JUMLAH             2837  

Sumber Data : Data Simakdes Tahun 2019

a.     Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di Desa Leyangan sebagian besar masih berada di sektor pertanian.Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. Data menurut mata pencaharian penduduk dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No Mata Pencaharian   Jumlah Penduduk Ket
1 Belum Bekerja               569  
2 Mengurus Rumah Tangga               584  
3 Pelajar/Mahasiswa 408  
4 Pensiunan   6  
5 Pegawai Negeri Sipil  10  
6 Perdagangan   7  
7 Petani/Pekebun               427  
8 Karyawan Swasta 231  
9 Karyawan BUMN 2  
10 Buruh Harian Lepas 6  
11 Buruh Tani 11  
12 Guru 3  
13 Pedagang 3  
14 Perangkat Desa 8  
15 Wiraswasta 550  
16 Pekerjaan Lainya 12  

Sumber Data : Data Simakdes Tahun 2019

 

 

 

 

 

 

3.      Keadaan Sosial

Mayoritas mata pencarian penduduk Desa Leyangan bergerak dibidang pertanian. Permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan mata pencaharian penduduk adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk sebagaimana tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Grobogan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembangunan desa adalah melakukan usaha perluasan kesempatan kerja dengan melakukan penguatan modal dan fasilitasi sebagai modal untuk pengembangan usaha khususnya di ekonomi produktif.

Tingkat angka kemiskinan Desa Leyangan yang masih tinggi menjadikan Desa Leyangan harus mencari peluang lain yang dapat menunjang peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Banyaknya kegiatan Ormas di Desa Leyangan seperti RT, LPMD, PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, Jamiyah Yasin, Dharma wanita, Posyandu, Kelompok Arisan, Kelompok tani, kelompok ternak merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

 

KESEJAHTERAAN WARGA

 

No Uraian Jumlah
1. Jumlah Penduduk Sangat Miskin   300 KK
2. Jumlah penduduk miskin   294 KK
3. Jumlah penduduk sedang   328 KK
4. Jumlah penduduk kaya   57 KK

 

 

 

 

FASILITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

 

No. Jenis Fasilitas Pendidikan Jumlah No. Jenis Fasilitas Kesehatan Jumlah
1. Gedung Paud 1 4 Poskesdes 1
2. Gedung TK 2 5 Posyandu/Polides 2
3. Gedung SD 2      

 

4.      Keadaan Ekonomi

Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Leyangan sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya khususnya dari sektor pertanian.

Pendapatan desa merupakan jumlah keseluruhan penerimaan desa yang dibukukan dalam APBDes setiap tahun anggaran. Menurut Peraturan Desa Leyangan Nomor 13 Tahun 2018 bahwa Sumber Pendapatan Desa meliputi :

  1. Sumber Pendapatan Desa
    1. Dana Desa
    2. Alokasi Dana Desa
    3. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil kekayaan desa, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
    4. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % untuk desa dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa yang merupakan pembagian untuk setiap desa secara proporsional;
    5. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
    6. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah;
  2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa;
  3. Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah

 

Adapun Kekayaan desa terdiri dari :

  1. Tanah kas desa
  2. Bangunan desa yang dikelola desa
  3. Lain-lain kekayaan milik desa

Sebagaian besar mata pencaharian penduduk desa Leyangan adalah petani, yang mayoritas beragama Islam dan memiliki kepatuhan terhadap adat dan tradisi yang hidup dimasyarakat.

5.      Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri  sendiri (kemandirian) dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

1.        Prasarana kesehatan :

  • Posyandu : 2 unit
  • Poskesdes : 1 unit
  • Bidan Desa : 1 orang

 

 

2.        Prasarana Pendidikan :

  • PAUD : 1 Unit
  • Taman Kanak – kanak / TK : 2 unit
  • SD / MI : 2 unit

 

3.        Prasarana Umum lainnya :

  • Tempat ibadah : 22 unit
  • Lapangan Olahraga      : 2  unit

 

Pengelolaan sarana dan prasana merupakan tahap keberlanjutan yang dimulai dengan proses penyiapan masyarakat agar mampu melanjutkan pengelolaan program pembangunan secara mandiri. Proses penyiapan ini membutuhkan keterlibatan masyarakat, agar masyarakat mampu menghasilkan keputusan pembangunan yang rasional dan adil serta semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam pembangunan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, dan mampu mengelola berbagai potensi sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan dalam tahapan ini adalah:

  1. Swadaya masyarakat merupakan faktor utama penggerak proses pembangunan,
  2. Perencanaan secara partisipatif, terbuka dan demokratis sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan dan masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan,
  3. Kompetensi pemerintahan daerah meningkat sehingga lebih tanggap dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan menyediakan dana dan
  4. Keberadaan fasilitator/konsultan atas permintaan dari masyarakat atau pemerintah daerah sesuai keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan agar masyarakat mampu membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk menggalang berbagai sumber daya dalam rangka melaksanakan proses pembangunan.

 

B.     Kondisi Pemerintahan Desa

 

1.        Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Leyangan dengan luas 2,37 Km2. Desa Leyangan terdiri dari 2 Dusun, yaitu 1. Dusun Leyangan, 2. Dusun Pedak, Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Desa Leyangan terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa (Carik), Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, dan 2 Kadus . Desa Leyangan terdiri dari 4 Rukun Warga (RW) dan 20  Rukun Tangga (RT).

 

 

2.        Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa (pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah pembantu Kepala Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan. Sekretariat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administratif Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Carik Desa dan

 

terbagi dalam 3 urusan yaitu urusan Keuangan, urusan Perencanaan dan urusan Tata Usaha dan Umum. Pelaksana Teknis terdiri dari tiga Seksi yaitu seksi Pemerintahan, seksi Kesejahteraan, dan seksi Pelayanan. Selanjutnya untuk Pelaksana Kewilayahan terdiri dari 2 Dusun yang dipimpin oleh 2 Kadus yaitu; Kadus Leyangan, Kadus Pedak

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat

 

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

 

 

KEPALA URUSAN KEUANGAN 
KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM
KEPALA URUSAN PERENCANAAN
 

KEPALA DESA

 

 

SEKRETARIS

DESA

KADUS 

LEYANGAN

KADUS

PEDAK

PE

 

KEPALA SEKSI PEMERINTAH
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN
KEPALA SEKSI PELAYANAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel : Nama Pejabat Pemerintah Desa Leyangan

 

No Nama Jabatan
1 Jatmiko Kepala Desa
2 Simatupang Budi Kristiono Sekretaris  Desa
3 Budi santoso Kadus Leyangan
4   Kadus Pedak
5 Moehamad Khosiin Kasi Pemerintahan
6 Parjiyo Kasi Kesejahteraan
7 Rois Asror Kasi Pelayanan Umum
8 Daryono Kaur Perencanaan
9 Ratna Juwitawati Kaur Keuangan
10   Kaur Tata Usaha dan Umum

 

 

Tabel :Nama Badan Permusyawaratan Desa Leyangan 2013-2019

 

No Nama Jabatan
1 Endang Dwi W Ketua
2 C.P Jatmiko Wakil Ketua
3 Arif Mahmudi Sekretaris
4 Suwoto Anggota
5 Tugiyo Anggota

 

 

3.        Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah Desa dan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan Desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

a.     Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Tabel : Nama-nama LPMD Desa Leyangan

 

No Nama Jabatan
1 Ahmad Jupri Ketua
2 Mahlupi Sekretaris I
3 Fikriyati Bendahara I
4 Catur Prapto Jatmiko Anggota
5 Siti Muhayatun Anggota
   

 

 

  1. PKK

Tabel : Tim Penggerak PKK Desa Leyangan

 

No Nama Jabatan
1 Jatmiko Pembina
2 Siti Fatimah Ketua
3 Endrowati Wakil Ketua I
4 Tri Setyowati Sekretaris I
    Sekretaris II
5 Dani Sarah Bendahara I
    Bendahara II
6 Umi Nafiah Ketua Pokja I
7 Fikriyati Sekretaris
8 Siti Muhayatun Anggota
     
9 Siti Murni Ketua Pokja III
10 Endang Dwi Wahyuni Sekretaris
11 Herlina Intan Permatasari Anggota
     
12 Sarah Ketua Pokja III
13 Dwi Murti Hartini Sekretaris
14 Sumiyati Anggota
     
15 Sri Wahyu Utami Ketua Pokja IV
16 Supeni Sekretaris
17 Parjiyem Anggota

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Kader Posyandu
NO NAMA Kader Posyandu
1 Sri Wahyu Utami Dusun Pedak
2 Sarah Dusun Pedak
3 Siti Murni Dusun Pedak
4 Sutilah Dusun Pedak
5 Suti Dusun Pedak
6 Supeni Dusun Leyangan
7 Umi Nafiah Dusun Leyangan
8 Khusnul Kotimah Dusun Leyangan
9 Nasriatun Dusun Leyangan
10 Fitriyah Dusun Leyangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Karang Taruna Desa

Tabel : Karang Taruna Desa

 

No Nama Jabatan
1 Jatmiko Pelindung
2 Budi Santoso Pembina
3 Dani Arfianto Ketua
4 Budi Handoko Wakil Ketua
5 Khoiriyah Sekretaris I
6 Khalih Askavianto Aldi Sekretaris II
7 Beni Renaldi Bendahara I
8 Yuniar Mayogi Bendahara II
9 Laodi Kia Galih Krisna Perbawa Seksi Pendidikan dan latihan
10 Ahmad Aminudin  
11 Riza Muhammad  
12 Sodhikin Seksi Agama
13 Abdul Rosyid  
14 Maksum Ibrohim  
15 Ulfan Faqim Seksi Seni dan Budaya
16 Fijai Komarudin  
17 Irfan  
18 Khamam Satibi  
19 Ahmad Romdhoni Seksi Olahraga dan Kesehatan
20 Anton Cahyono  
21 Andre Erlanto  
22 Alif syarofi  
23 Imam Safii Seksi Ekonomi Produktif
24 Maulana Fadli  
25 Asrofi  
26 Suprato Seksi Humas
27 Devi Agus Saputro  
28 Abdul Boing  
  1. Rukun Tetangga (RT)

 

No Dusun Nama Jabatan
I. Leyangan Muhtarom Ketua RW 01
1   Masrukin Ketua RT 01
2   Arif Mahmudi Ketua RT 02
3   Suparmin Ketua RT 03
4   Rakim Ketua RT 04
5   Suroto Ketua RT 05
6   Suprato Ketua RT 06
II Leyangan Martono     Ketua RW 02
1   Darwoto Ketua RT 01
2   Mustain Ketua RT 02
3   Rajuli Ketua RT 03
4   Tugiyo Ketua RT 04
III Pedak Budi Kristiono  Ketua RW 03
1   Sujari Ketua RT 01
2   Kusno Ketua RT 02
3   Juremi Ketua RT 03
4   Suwardi Ketua RT 04
5   Magi Ketua RT 05
IV Pedak Suyanto   Ketua RW 04
1   Warsidi Ketua RT 01
2   Margiono Ketua RT 02
3   Suwandi Ketua RT 03
4   Dwi Bambang I Ketua RT 04
5   Walidjo Ketua RT 05